patrianarendra.id

Penulis : Patriawati Narendra, S.KM, M.K.M Dalam praktis kebijakan pemberdayaan masyarakat sebelum ditetapkannya UU desa, kader- kader penggerak di desa cenderung dibentuk melalui penugasan dari supradesa, menjadi bagian dari prasyarat proyek, serta bekerja didasarkan atas skema “petunjuk teknis” yang rinci. Desa baru paska UU desa dicirikan oleh adanya perubahan pola pendampingan desa yaitu dari semula berkarakter “kontrol dan mobilisasi-partisipasi”, berubah menjadi fasilitasi gerapan pembaharuan desa sebagai komunitas yang mandiri. Berlandaskan asas regoknisi dan subsidiaritas, pendampingan desa mengutamakan kesadaran politik warga desa untuk terlibat aktif dalam urusan di desanya secara sukarela sehingga arah gerak kehidupan di desa merupakan akualitas kepentingan bersama yang dirumuskan secara musyawarah mufakat dalam semangat gotong royong. Pemberdayaan desa sebagai self governing community tidak dilakukan oleh pendamping desa. Pendampingan desa yang sejati adalah kerja fasilitas...

Penulis : Patriawati Narendra, S.KM, M.K.M  Sekian lama terpinggirkan, isu pembangunan desa mendapatkan momentum pada saat kebijakan pembangunan desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini membawa harapan baru bagi pemerintah desa dan masyarakatnya dimana desa diakui sebagai entitas yang mampu memandirikan diri dengan mengembangkan aset- asetnya sebagai sumber kesejahteraan. Desa dianggap mampu melakukan pengelolaan kebijakan, perencanaan keuangan, dan melakukan pelayanan dasar bagi warga masyarakat. Semangat UU ini adalah untuk menjadikan desa di Indonesia Maju, Kuat, Mandiri, dan Demokratis. Mewujudkannya tentu membutukan keterlibatan banyak aktor, bukan saja tugas pemerintah desa, tetapi menjadi tanggung jawab semua komponen, tak terkecuali pemuda. Tentunya proporsi terbesar beban itu ada pada struktural pemerintahan desa. Kepeloporan pemuda dalam hampir segala dimensi pembangunan sudah ada sejak lama, bahkan Indonesia Merdeka tidak terlepas d...

Judul Buku : Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia Penulis : Ir Soekarno Penerbit : Media Pressindo dan Yayasan Bung Karno Terbit : 2019 (Cet 2) Tebal : 336 halaman ISBN : 978-602-5752-21-6 (Soft Cover) Gender Gap dan Impian Kesejahteraan Sosial Ditulis oleh : Patriawati Narendra, S,KM, M.K.M Tentu ada yang bertanya-tanya, mengapa judul buku ini ‘Sarinah’?. Sukarno menggunakan nama ‘Sarinah’ sebagai tanda terima kasih kepada pengasuhnya semasa kecil. “Mbok” begitu Sukarno memanggilnya. Sarinah juga telah banyak membantu ibu Sukarno. Dari Sarinah, Sukarno banyak mendapat pelajaran mencintai ‘orang kecil’. Menurut Sukarno, Sarinah adalah ‘orang kecil’ tetapi budinya besar! Semoga Tuhan membalas kebaikan Sarinah itu! Sukarno sendiri semasa menjadi Presiden telah mengabadikan nama Sarinah menjadi nama gedung pusat perbelanjaan pertama di Indonesia. Buku ini seharusnya terbit sebelum Indonesia merdeka, namun karena kondisi yang tidak kondusif membuat penyelesainnya m...

Penulis : Patriawati Narendra, S.KM, M.K.M   STUNTING PADA ANAK Anak yang stunted, pada usia 8-10 tahun lebih terkekang/tertekan (lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye-contact) dibandingkan dengan anak non stunted jika ditempatkan dalam situasi penuh tekanan. Anak dengan kekurangan protein dan energi kronis (stunting) menampilkan performa yang buruk pada tes perhatian dan memori belajar, tetapi masih baik dalam koordinasi dan kecepatan gerak. Pertumbuhan melambat, batas bawah kecepatan tumbuh adalah 5cm/tahun decimal. Tanda tanda pubertas terlambat (payudara, menarche, rambut pubis, rambut ketiak, panjangnya testis dan volume testis, Wajah tampak lebih muda dari umurnya, Pertumbuhan gigi yang terlambat. Kurang gizi merupakan salah satu masalah paling serius di dunia, tetapi paling sedikit mendapatkan perhatian. Padahal biaya kemanusiaan dan ekonomi untuk kurang gizi sangat besar, karena kurang gizi terutama menimpa kelompok masyarakat kurang mampu, perempuan dan anak-anak....

Penulis : Patriawati Narendra, S.KM, M. K.M Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, pengertian pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah stunted (pendek) dan severely stunted (sangat pendek). Balita pendek (stunting) dapat diketahui bila seorang balita sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasilnya berada di bawah normal. Balita pendek adalah balita dengan status gizi yang berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut umurnya bila dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (Multicentre...

Penulis : Patriawati Narendra, S.K.M, M.K.M (Ditulis 17 November 2020) Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Masyarakat sedang mengalami masa-masa sulit, penurunan pendapatan, bahkan harus kehilangan mata pencaharian. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengharuskan masyarakat melakukan aktivitas terbatas di luar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak. Tetapi, bagi sebagian orang khususnya pekerja sektor informal, himbauan tersebut kerap tidak dipatuhi karena kebutuhan untuk hidup harus tetap terpenuhi. Mereka tidak memiliki pilihan untuk diam di rumah tanpa melakukan pekerjaan. Hasil Susenas Maret 2019 menunjukkan ±12,15 juta orang penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal. Menurut Kadin Indonesia, jumlah pekerja yang dirumahkan dan PHK mencapai 6 juta pekerja. Jumlah ini masih akan bertambah dengan pekerja di sektor informal. Oleh sebab itu, stimulus diperlukan untuk menyelamatkan diri dan sektor UMKM terkena dampak...

Penulis : Patriawati Narendra, S.K.M., M.K.M Penyandang Disabilitas masih dipandang sebelah mata, tidak hanya oleh masyarakat dan linkungannya, namun juga oleh pemerintah bahkan keluarga. Keterbatasan mereka, berakibat pada persepsi bahwa mereka adalah kelompok yang lemah dan harus dikasihani. Apakah mereka tidak memiliki hak dan masa depan cerah sebagai manusia? Dalam keseharian penyandang disabilitas fisik seringkali dikucilkan. Mulai dari hak mendapatkan pelayanan pendidikan sampai pada hak mendapatkan pekerjaan termasuk perlindungan, serta hak akses fasilitas publik seperti transportasi publik yang ramah disabilitas dan lain- lain. Merujuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Untuk  menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas,  pemerintah Indonesia melalui Undang- Undang Nomor 8 tahun 2016 tenta...

Penulis : Patriawati Narendra, S.K.M., M.K.M (ditulis 31 Mei 2022) Pemilu serentak dinilai sebagai mekanisme untuk mengatasi permasalahan sistem presidensil multipartai. Pemilu presiden dan legislatif secara serentak diharapkan menghasilkan penyederhanaan partai politik dengan output sistem presidensil lebih kuat. Pandangan ini diperkuat studi Mark Payne Jones (1994) bahwa waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif yang dilaksanakan serentak menjadi faktor penting untuk menghasilkan dukungan legislatif mayoritas terhadap presiden. Dukungan legislatif terhadap eksekutif tersebut dapat terjadi karena pemilu serentak diharapkan menghasilkan coattail effect, dimana keselarasan pilihan pemilih antara pilihan presiden dan memberikan suara pada partai politik pendukung presiden di pemilu legislatif. Coattail effect adalah pengaruh figur (tokoh) dalam meningkatkan suara partai di pemilu. Calon presiden yang populer dengan tingkat elektabilitas yang tinggi akan memberikan keunt...