KOMPLEKSITAS PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024


Penulis : Patriawati Narendra, S.K.M., M.K.M (ditulis 31 Mei 2022)

Pemilu serentak dinilai sebagai mekanisme untuk mengatasi permasalahan sistem presidensil

multipartai. Pemilu presiden dan legislatif secara serentak diharapkan menghasilkan penyederhanaan

partai politik dengan output sistem presidensil lebih kuat. Pandangan ini diperkuat studi Mark Payne

Jones (1994) bahwa waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif yang dilaksanakan

serentak menjadi faktor penting untuk menghasilkan dukungan legislatif mayoritas terhadap presiden.

Dukungan legislatif terhadap eksekutif tersebut dapat terjadi karena pemilu serentak diharapkan

menghasilkan coattail effect, dimana keselarasan pilihan pemilih antara pilihan presiden dan

memberikan suara pada partai politik pendukung presiden di pemilu legislatif. Coattail effect adalah

pengaruh figur (tokoh) dalam meningkatkan suara partai di pemilu. Calon presiden yang populer

dengan tingkat elektabilitas yang tinggi akan memberikan keuntungan positif secara elektoral kepada

partai pengusung.


Pemilu 2024 semakin kompleks karena pemilu dan pilkada serentak. Pemilu serentak

dimaksud adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota 14 Fabruari 2024. Adapun Pilkada adalah pemilihan Gubernur/Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada 27 November 2024.

Walaupun jadwal pemilu ke pilkada berselang 8 bulan, namun akan ada jadwal tahapan pemilu yang

bersamaan dengan tahapan pilkada, sehingga pelaksanaannya akan menjadi kompleks, jika tidak

dimitigasi sejak dini.


KPU dituntut mengurai kompleksitas ini terutama di aspek teknis yang berkaitan dengan

beban kerja agar tragedi naas meninggalnya 722 petugas (KPPS, petugas ketertiban TPS, PPS, PPK)

tidak terjadi lagi. Tantangan KPU sekarang adalah bagaimana menyederhanakan pemilu serentak

sementara kerangka hukumnya tetap sama dengan pemilu 2019 yaitu Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Begitu pula Pilkada masih menggunakan UU Nomor 10

Tahun 2016. Disinilah PKPU harus lebih teliti sebab harus menambal berbagai hal teknis dalam

pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024. Apa-apa persoalan dalam pemilu sebelumnya

terutama 2019 harus diatur dalam PKPU untuk perbaikan yang holistik dalam Pemilu 2024.

Memilih sistem proporsional terbuka menjadi kerumitan teknis tersendiri untuk negara seluas

Indonesia terutama Pileg. Petugas KPPS nantinya tidak hanya menghitung perolehan suara partai, tapi

juga menghitung suara dari masing-masing calon anggota legislative, lalu membuat salinan berita

acara hasil perolehan suara dalam jumlah rangkap yang banyak dan kemudian mengkonversi

perolehan kursi setiap partai.


Disinilah manajemen teknis di TPS menjadi lebih sederhana dengan beban kerja yang tidak

berat dan masih dalam batas kewajaran dapat dirumuskan lebih komprehensif misalnya dengan

menyederhanakan surat suara menjadi dua surat suara untuk pemilu di bulan Februari dan di bulan

November, agar waktu penghitungan suara menjadi lebih singkat dan pengelolaan logistiknya menjadi

lebih ringan. Sampai saat ini rancangan penyederhanaan ini masih terus disimulasikan oleh KPU RI.

Sementara untuk mengurangi beban kerja petugas KPPS dalam menyiapkan salinan berita

acara sertifikat hasil perolehan suara, sarana teknologi diperlukan dengan mengganti salinan fisik

menjadi salinan digital. Penggunaan aplikasi misal Situng dalam pemilu perlu disederhanakan,

sebagai media pengganti salinan dan sebagai sarana publikasi hasil pemilu secara cepat. Jika

penyederhanaan surat suara dapat diterapkan dan salinan berita acara dapat diganti dengan salinan

digital, maka beban kerja petugas KPPS akan berkurang signifikan, serta waktu kerja petugas menjadi

lebih singkat.


Disini KPU sudah punya pengalaman mengelola dua tahapan yakni Pilkada 2018 dan Pemilu

2019. Pengalaman 171 daerah yang melaksanakan Pilkada 2018, penyelenggara mampu

melaksanakan semua tahapannya yang beririsan dengan tahapan Pemilu 2019. Tentu ini bisa di

adaptasi dan terobosan baru sesuai dengan tantangan pemilu dan pilkada serentak 2024. Jika dihitung

jeda waktu hari pemilihan Pilkada tanggal 27 Juni 2018 dengan hari pemilihan Pemilu tanggal 17

April 2019, ada jarak 294 hari. Hanya berbeda 7 hari lebih singkat dari hari pemilihan Pemilu 2024

(diputuskan 14 Februari 2024), dengan hari pemilihan Pilkada Serentak 27 November 2024, ada jarak

280 hari. Bedanya tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu lebih dulu, kemudian pilkada, sehingga

tahapan pilkada terutama pencalonan, akan sangat bergantung pada hasil final pemilu DPRD sebagai

dasar dalam pendaftaran calon kepala daerah. Mengantisipasi sengketa pemilu agar tidak berlarut,

koordinasi antar lembaga diperlukan agar ada kesepahaman bersama terkait tahapan.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KECERDASAN DAN MINDSET PEMIMPIN MEMPENGARUHI KEMAJUAN NEGARA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Gambar
Penulis : Patriawati Narendra, S.KM, M.K.M Ramalan Prabu Jayabaya Raja Kediri (1135-1157) tentang Zaman Kolobendu atau Era  Kekacauan (Goro-goro) menyebutkan bahwa ketika banyak pejabat makin jahat, penduduk makin  terpencil. Orang yang curang semakin garang, orang jujur semakin ajur (hancur), orang mulia  makin tersia-sia, orang jahat mendapat derajat, yang jahat kelebihan berkat, ketika banyak pejabat makin jahat, namun jika semua itu sirna maka akan memasuki zaman mulia, di mana Jawa akan makmur. Hal itu ditandai dengan kemunculan Ratu Ginaib, artinya pemimpin yang menjadi utusan ALLAH yang mengutamakan Ketuhanan, Perikemanusiaan dan Perikeadilan. Politik itu memuliakan bukan cakar-cakaran bukan memanfaatkan bukan pula mengeksploitasikan, politik itu menyejahterakan membahagiakan rakyat lalu jika sudah tertanam sifat egois bagaimana empatisme terhadap rakyat mau bersemi, sejatinya politik itu sikap rela berkorban untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara bukan ajan...
Baca selengkapnya

MARI BELAJAR DARI GENERAL ELECTRIC

Gambar
Penulis : Patriawati Narendra, S.KM, M.K.M  Belajar dari kesuksesan General Electric (GE), pastilah akan muncul nama Crotonville  New  York, Jack Welch and Leadership. Crotonville merupakan Institusi global yang  dimiliki oleh  GE yang dibangun sejak 1956 guna menciptakan pemimpin-pemimpin  masa depan, Jack  Welch merevitalisasi Crotonville menjadi universitas corporate  terbesar di dunia sekaligus  menjadikan transformasi bagi kemajuan GE.  Rumus baku  GE  Crotonville  adalah  menginspirasi, menghubungkan dan mengembangkan pemimpin  hari ini  dan masa depan. Kepemimpinan bukanlah dilahirkan tetapi tercipta melalui penempaan yang tak kunjung  henti, belajar dari kesuksesan GE, maka beberapa hal kunci perlu dipahami. Pertama  yaitu bahwa Pemimpin hari ini, harus menginspirasi Pemimpin  masa  depan, memberikan keteladanan, membagi ilmu teori dan pengalaman bukannya  menjadikan bawahan ...
Baca selengkapnya

REPUBLICA DEMOCRATICA de TIMOR LESTE

Gambar
Penulis : Patriawati Narendara, S.K.M., M.K.M Kesombongan adalah kekerdilan pengetahuan dan wawasan sehingga menyebabkan mindset, pandangan menjadi minim dan terjadi blokade pemikiran serta subyektifitas sudut pandang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai sejarah dan jasa Pahlawan serta mampu mengambil hikmah dari setiap perjuangan rakyat. Disini penulis tidak akan membahas sejarah Timor Leste, Anda bisa googling sendiri bagaimana sejarah Timor Leste berjuang melawan Portugal, dikuasai Jepang, setelah merdeka dari Portugal terjadi perang saudara, yang akhirnya Menteri Luar Negeri Adam Malik berbicara di forum PBB mengenai konflik perang saudara yang menewaskan puluhan ribu orang, hingga akhirnya AS dan Australia menyetujui Timor Leste berintegrasi ke Indonesia agar kekuatan komunis tidak menjadi besar dan kuat di Asia Tenggara. Tulisan ini, penulis fokuskan pada beberapa kemajuan Timor Leste secara mindset, konsep dan pandangan para pejabat-pejabatnya, sekali lagi tuli...
Baca selengkapnya