MEWUJUDKAN KEBIJAKAN PERTANIAN PRO PETANI

Penulis : Patriawati Narendra, S.KM, M.K.M 

Petani harus dilindungi dan tidak boleh menderita karena sebuah kebijakan. Ada

banyak ragam masalah dan tantangan dalam di sektor pertanian, baik kebijakan yang

tumpang tindih, luas tanam yang kecil (terkait pertanian rakyat kecil dengan kepemilikan

lahan), kelangkaan pupuk, serangan hama, gagal panen, impor saat sedang panen,

pemburu rente (tengkulak), oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya

(korupsi bantuan pertanian misalnya), harga yang jatuh saat panen raya sehingga

petani tidak memiliki motivasi lagi menanam karena ongkos produksi lebih besar dari

pada harga jual. Dan persoalan terus berulang setiap tahunnya.

Dalam Rakernas Pembangunan Pertanian pada 11 Januari 2021, Presiden Joko

Widodo menekankan bahwa komoditas pangan yang masih impor dalam jutaan ton

seperti kedelai, jagung, bawang putih, beras dan lain-lain patut di evaluasi. Dalam

sejarah Indoenesia, impor masih menjadi solusi atas kekurangan produksi dalam

negeri. Dalam jangka panjang, impor, hanya akan membuat petani kita tidak bergairah

lagi bertani dan kedaualatan bangsa kita menjadi terancam. Karena itu, menjadi relevan

ketika optimisme “swasembada pangan” dari pemerintah dibangun atas kesadaran

rentannya ketahanan pangan nasional. Hal ini pula (salah satu) yang mendasari

terbitnya Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Badan ini akan menyelenggarakan fungsi koordinasi, perumusan, penetapan, dan

pelaksana kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan, penganekaragaman

konsumsi pangan, pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan

pangan pemerintah melalui BUMN pangan; dan lain-lain (lihat, Pasal 3).

Pertanian pangan Indonesia masih bertumpu pada teknologi konvensional dan

kurang inovasi, lebih mengandalkan sumber daya alam (natural resources based

innovation). Lambannya perkembangan teknologi dan inovasi menyebabkan tingkat

produktivitas dan daya saing produk pangan Indonesia masih rendah. Hal yang sama

terjadi pada industrialisasi pertanian dimana selama puluhan tahun terjebak pada logika

keliru. Hal ini disebabkan karena industrialisasi manufktur menggusur capaian

pertanian. Seharusnya pertanian yang telah ada didorong untuk mendukung

industrialisasi yang terjadi bukan sebaliknya. Pertanian dijadikan material dasar bagi

industrialisasi sehingga menjadi semakin mantap dan memiliki nilai tambah.

Selama orde baru dan pasca reformasi pembangunan kita masih bias urban,

sebagaimana dikatakan Michael Lipton (1977) bahwa urban bias (bias perkotaan) salah

satunya ditandai dengan adanya kebijakan politik pangan murah (rice premium policy)

yang dibayar oleh urban areas dalam wujud subsidi harga pangan bagi wilayah

perkotaan. Salah satu buktinya adalah penentuan HPP yang urban bias. HPP

mengakibatkan keseragaman harga baik di kota maupun desa dan ongkos padi ketika

digiling menjadi beras, harga ditingkat konsumen bisa ditekan sehingga yang untung

adalah masyarakat perkotaan. Pemerintah membeli dalam bentuk gabah sehingga nilai

tambah ketika berubah menjadi beras tidak diperoleh oleh petani, tetapi pengusaha

yang berasal dari kota.

Yang Harus Dilakukan

Untuk mengurai berbagai persoalan demikian, maka diperlukan perubahan cara

pandang. Mengutip Harbrinderhit Singh Dillon (1999) bahwa diperlukan reformasi yang bersifat paradigmatis di bidang pertanian. Artinya pertanian harus diarahkan pada

kebijakan berbasis people driven. Selama ini, petani kurang diberi keleluasaan untuk

mengembangkan diri. Disinalah diperlukan kebijakan yang bisa membuat petani

berkembang dan mandiri. Kebijakan pemerintah diarahkan pada tersedianya ‘ruang’

bagi petani untuk bisa menerapkan teknologi tepat guna, inovasi teknologi pangan

sangat mendesak untuk dilakukan, dan memberdayakan petani sehingga mereka tidak

perlu melawan arus atau berseberangan dengan program pertanian pemerintah.

Sosialisasi (perihal kebijakan) perlu secara serius dan berkala dilakukan.

Terkait platform industrialisasi pertanian harus diubah. Industrialisasi tidak hanya

untuk menyuplai sektor pertanian tetapi mengembangkan produk-produk pertanian

sehingga memiliki added value. Hal ini penting dilakukan agar variasi produk pertanian

tidak hanya beragam tetapi produk yang dihasilkan juga memberikan keuntungan

ekonomi (kesejahteraan) petani.

Terkait penentuan HPP bukanlah perkara mudah karena banyak variabel yang

harus diperhitungkan. Apabila seluruh variabel yang mempengaruhi penentuan HPP

dikumpulkan maka tidak akan ada angka yang tepat untuk semua daerah. Oleh karena

itu, yang harus dilakukan adalah menentukan HPP sesuai dengan kemampuan dan

tingkat harga yang paling masuk akal bagi daerah yang bersangkutan. Konsekuensinya

HPP setiap daerah bisa berbeda-beda.

Aspek teknis juga bisa dikembangkan dengan mengembangkan pertanian yang

berkelanjutan (agro ekologi). Pertanian berkelanjutan adalah pertanian dengan input

rendah (mengurangi penggunaan pupuk dan obat kimia), kombinasi teknologi ramah

lingkungan dan tenaga kerja manusia, dan inovasi dalam proses produksi pertanian.

Saat ini mulai berkembang teknologi pertanian organik, akan tapi model pertanian ini

masih dianggap berbiaya tinggi. Alternatif yang paling masuk akal adalah memberikan

peluang bagi petani untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan yang ramah

lingkungan yaitu penerapan teknologi secara proporsional dan menerapkan teknik

subtitusi yang bisa menghemat biaya selain menghindarkan petani dari kemerosotan

ekonomi.

Dalam jangka pendek, Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 perihal

swasembada pangan harus dieksekusi dengan pendekatan kelembagaan yang kuat

dan tool smart farming. Kementerian teknis juga harus meninggalkan rutinitas, cari

terobosan-terobosan. Selanjutnya dalam jangka panjang regenerasi petani menjadi

penting, karena smart farming membutuhkan SDM yang bisa menjalannkannya.

Sekolah vokasional seperti SMK pertanian perlu diperbanyak. Peran perguruan tinggi

terkhusus fakultas pertanian dan fakultas teknologi dan industri pertanian terutama di

pasca panen sangat penting. Hanya dengan ini, pertanian dan petani kita akan mampu

bersaing (kompetitif).