KETIKA MEMBELA DAN MEMPERJUANGKAN HAK-HAK RAKYAT MALAH DISIKAT

 


PERMASALAHAN DESA :

1.    Kasus Korupsi dana desa Lebakgowah mulai dari 2022 dan 2023

2.    Pelayanan administrasi yang serba membayar

3.    Tidak adanya keterbukaan tentang penggunaan dana desa

4.    Tidak ada pemberitahuan tentang rincian jumlah anggaran desa.

5.    Masyarakat tidak dipedulikan ketika menemukan kendala dan hambatan.

6.    Bansos tidak tepat sasaran

7.    Pungli Bansos

8.    ATM masih dipegang agen bansos

9.    Tidak ada kegiatan di desa karena anggaran dana desanya di korupsi.

10. Capaian Posyandu menurun baik posyandu balita, remaja dan lansia karena adanya iuaran atau jimpitan 5 ribu dan 25 ribu untuk pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat.

11. Tidak ada keterbukaan dan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa. 

12. Lampu makam mati sehingga warga patungan untuk membeli lampu dan listrik makam .

 

Solusi yang dilakukan Ibu Pj :

1.    Pelayanan KK, akte kematian dan pengurusan berkas untuk persyaratan KTP  GRATIS dan cepat.

2.    Posyandu Balita, Posyandu Remaja, Posbindu PTM, Posyandu Lansia, PKD, mobil siaga serba Gratis.

3. Transparansi dan keterbukaan terkait pengelolaan anggaran desa, proaktif terhadap permasalahan yang dialami masyarakat dan cepat tanggap terhadap masayarakat ketika mereka sangat membutuhkan bantuan dari pemdes baik itu penyelesaian masalah hukum, problem solver bagi masyarakat yang membutuhkan solusi, keringanan biaya rs untuk masyarakat desa, santunan untuk orang sakit, bantuan materiil dan immateriil.

4.    Permasalahan masyarakat diselesaikan hari itu langsung, sehingga masyarakat pulang ke rumah dengan hati yang lega.

5.    Bedah bansos sedang dilakukan agar bansos Desa Lebakgowah sesuai dan tepat sasaran, Pj sudah berusaha untuk meminta atm bansos yang dipegang agen bansos namun tidak diberikan hingga masa Pj berakhir tidak diperpanjang, atm bansos belum dikembalikan kepada kpm (masyarakat penerima bansos).

6. Memberantas pungli bansos, yang semula setiap pencairan bansos masyarakat selalu memberikan 50 ribu namun kali ini Pj Kades cerdas dan tidak pungli, BLT diberikan secara penuh tidak ada pungli.

7.    Mendata kembali masyarakat yang masih membutuhkan sertifikat, sertifikat ptsl tanpa akte sehingga tidak membebani masyarakat dalam hal biaya pengurusan sertifikat.

8.  Pemberian Susu Ibu Hamil, Susu Balita dan pemberian bantuan modal untuk Ibu yang memiliki anak stunting, pelatihan tataboga untuk Ibu yang memiliki anak stunting.

9.    Pembangunan 10 titik PJU di Makam utama Desa Lebakgowah, dan pembangunan 3 titik rabat beton secara swakelola dan transparan dalam pengelolaannya, masyarakat diikutsertakan untuk mengontrol dan mengawasi bersama sehingga anggaran dana desa tersalur penuh tanpa ada yang diambil sepersenpun. 

10.Santunan Sembako bagi warga masyarakat dhuafa dan lansia. (bagi yang tidak mendapatkan PKH, BLT, BPNT, Beras.

    Program Pemdes berjalan dinamis dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga program yang dijalankan sangat sesuai dengan aspiran dan merupakan jawaban dari permasalahan masyarakat namun tidak sejalan dengan pemahaman BPD yang mana tidak melanjutkan masa kepemimpinan Pj Kades.

  Pemdes menyerap anggaran dengan optimal dan transparansi dalam pengelolaannya namun dianggap pemborosan anggaran.

   BPD merupakan wakil masyarakat namun tidak menjalankan tugasnya secara optimal menyalurkan aspirasi masyarakat namun malah kontra dengan aspirasi masyarakat.

   Oknum BPD melanggar UU desa bahwasannya BPD tidak boleh menjadi pelaksana proyek dalam hal ini untuk pembelian bahan matrial. Oknum Anggota BPD ada yang menjadi agen bansos, dan dalam prakteknya terdapat pungli (berdasarkan laporan dan keluhan dari masyarakat, bansos dipotong, setelah di kroscek, oknum mengaku diberi oleh masyarakat, padahal kita mengetahui bahwa bansos tersebut untuk rakyat miskin, seharusnya tidak bijak dan tidak etis bila uang tersebut diterima, kembali lagi ke hati nurani masing-masing, tegakah kita membebani masyarakat?) Oknum BPD sekaligus merangkap sebagai gapoktan tidak terbuka terutama dalam pelaporan aset desa petani yang berasal dari dana hibah. BLT yang semula tidak ada pungli namun sekarang terdapat pungli. Seleksi Perangkat Desa berbau cuan alias pungli yang menderitakan!!!!

   Mendadak teringat kutipan dari Nelson Mandela :

  "PENJAHAT ITU TIDAK PERNAH MEMBANGUN NEGARA. MEREKA HANYA MEMPERKAYA DIRI SAMBIL MERUSAK NEGARA"


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KADER DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Gambar
Penulis : Patriawati Narendra, S.KM, M.K.M Dalam praktis kebijakan pemberdayaan masyarakat sebelum ditetapkannya UU desa, kader- kader penggerak di desa cenderung dibentuk melalui penugasan dari supradesa, menjadi bagian dari prasyarat proyek, serta bekerja didasarkan atas skema “petunjuk teknis” yang rinci. Desa baru paska UU desa dicirikan oleh adanya perubahan pola pendampingan desa yaitu dari semula berkarakter “kontrol dan mobilisasi-partisipasi”, berubah menjadi fasilitasi gerapan pembaharuan desa sebagai komunitas yang mandiri. Berlandaskan asas regoknisi dan subsidiaritas, pendampingan desa mengutamakan kesadaran politik warga desa untuk terlibat aktif dalam urusan di desanya secara sukarela sehingga arah gerak kehidupan di desa merupakan akualitas kepentingan bersama yang dirumuskan secara musyawarah mufakat dalam semangat gotong royong. Pemberdayaan desa sebagai self governing community tidak dilakukan oleh pendamping desa. Pendampingan desa yang sejati adalah kerja fasilitas...
Baca selengkapnya

RESENSI BUKU SARINAH "KEWAJIBAN WANITA DALAM PERJUANGAN REPUBLIK INDONESIA"

Gambar
Judul Buku : Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia Penulis : Ir Soekarno Penerbit : Media Pressindo dan Yayasan Bung Karno Terbit : 2019 (Cet 2) Tebal : 336 halaman ISBN : 978-602-5752-21-6 (Soft Cover) Gender Gap dan Impian Kesejahteraan Sosial Ditulis oleh : Patriawati Narendra, S,KM, M.K.M Tentu ada yang bertanya-tanya, mengapa judul buku ini ‘Sarinah’?. Sukarno menggunakan nama ‘Sarinah’ sebagai tanda terima kasih kepada pengasuhnya semasa kecil. “Mbok” begitu Sukarno memanggilnya. Sarinah juga telah banyak membantu ibu Sukarno. Dari Sarinah, Sukarno banyak mendapat pelajaran mencintai ‘orang kecil’. Menurut Sukarno, Sarinah adalah ‘orang kecil’ tetapi budinya besar! Semoga Tuhan membalas kebaikan Sarinah itu! Sukarno sendiri semasa menjadi Presiden telah mengabadikan nama Sarinah menjadi nama gedung pusat perbelanjaan pertama di Indonesia. Buku ini seharusnya terbit sebelum Indonesia merdeka, namun karena kondisi yang tidak kondusif membuat penyelesainnya m...
Baca selengkapnya

PENGARUH POLITIK TERHADAP HUKUM (HUKUM SEBAGAI PRODUK POLITIK)

Gambar
Penulis : Patriawati Narendra, S.KM, M. K.M Indonesia merupakan negara hukum, salah satu negara yang paling banyak menganut sistem hukum dan semua itu dapat dilihat dari begitu beraneka ragamnya sistem hukum yang mewarnai hukum di Indonesia seperti hukum agama, hukum adat dan lain-lain. Negara yang berdasarkan atas hukum menganut dalil bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun krlompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan.  Suatu negara hukum harus didasarkan pada hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Inilah yang disebut hukum demokratis-hukum yang didasarkan atas kehendak rakyat yang sesuai dengan ketentuan. Sedangkan yang disebut hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan. Pertanyaan kemudian adalah hukum sebagai produk apa? Apakah hukum itu sendiri atau proses politik melalui konsensus...
Baca selengkapnya