SAYANGI RAKYAT, HAPUSKAN SISTEM KAPITALIS BIROKRAT DEMI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA


Penulis : Patriawati Narendra, S.KM, M.K.M 


KABIR atau singkatan dari Kapitalis Birokrat sudah sejak lama mendera bangsa kita,

bagaimana tidak, berangkat dari sistem feodal jaman dahulu merupakan warisan sistem

sekaligus menjadi tradisi yang terus mempengaruhi mindset yang anehnya masih ada yang

terus melestarikan sistem ini. Mengapa ini bisa terjadi? KABIR lestari karena sifat keegoisan

manusia, karena sifat keserakahan manusia, mindset untung rugi yang terus dikembangkan

sehingga membuat semua kontribusi menjadi hal yang perlu diperhitungkan, sungguh

menjadi suatu kemunduran, melemahkan apabila sistem KABIR ini masih terus dilanjutkan.

Keegoisan ini akan berujung pada ketidakadilan yang dapat mengakibatkan ketimpangan-

ketimpangan dalam pembangunan masyarakat. Sungguh sistem yang sangat merugikan

semua elemen masyarakat, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus

diwujudkan, harus diimplementasikan diberbagai sendi kehidupan berbangsa dan

bernegara.


Kapitalis birokrat merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh

kaum birokrat baik yang memegang kendali kekuasaan negara di tingkat nasional hingga

tingkat kabupaten atau kota yang secara langsung melayani kepentingan imperialisme untuk

memperkaya dirinya sendiri dan keluarga atau untuk mengumpulkan kapital untuk

mempertahankan dan menaikkan posisinya dalam pemerintahan. Kapitalis birokrat tak

ubahnya benalu yang sangat mengagungkan sistem feodalisme dalam masyarakat, tak segan

untuk membela imperialis hanya demi keuntungan pribadi dan kroni tetapi mengorbankan

semua kepentingan rakyat, tak peduli dengan semua aspirasi dan keinginan rakyat serta tak

empati terhadap beban penderitaan rakyat. KABIR dengan berjalannya waktu akan

melahirkan mafia-mafia, makelar kasus dan tentunya apalagi kalo bukan korupsi. Rakyat

seakan terpedaya oleh kekuasaan dan kewenangan yang berbalut kapitalis, informasi untuk

publik menjadi terbelenggu dan tidak adanya tranparansi sistem pelaporan keuangan dan

Korupsi dan sistem kapital sangat merugikan rakyat, mematikan sendi kehidupan

berbangsa dan bernegara, mengurangi hak dan keadilan untuk rakyat karena motivasinya

hanya untuk kemakmuran pribadi dan kroni, sungguh menyedihkan...sungguh merupakan

suatu pembodohan rakyat, rakyat dipaksa untuk bungkam dengan menutup berbagai akses

saluran informasi yang ada dan menekan kran keterbukaan publik, sehingga dengan

keegoisan sistem birokrasi ini semakin menjadi angkuh dan sekaligus menyebabkan

ketakutan masyarakat untuk mengkritisi dan memberikan masukan terhadap pemangku

kepentingan hingga Bung Karno mengatakan “Indonesia adalah bangsa yang sakit, tanpa

karakter, dan masyarakatnya sudah terlanjur parah sakit, ada dalam lubang apatisme, tak

mau cari jalan keluar, pasrah dan tunduk—mentalnya, “mental tempe”.


Mindset awal yang salah bermula dari rekruitmen pegawai negeri yang sudah bukan

rahasia lagi yaitu fenomena “menyogok” yang nantinya akan menciptakan generasi birokrat

yang kapitalis, minim idealisme dan menyuburkan lahan korupsi, kembali lagi rakyat yang

akan menuai akibatnya dari penetapan sistem yang salah tersebut. Mindset pencari untung

akan menghiasi ranah birokrasi, memanipulasi anggaran, dan melakukan kong kali kong

dengan rekanan proyek hanya untuk meraup untung untuk pribadi dan kroni, hal tersebut

jelas akan memandulkan empati, peduli dan mengasihi.


Rakyat harus dibahagiakan, disejahterakan, dimakmurkan, diberikan keadilan yang

seadil-adilnya bahwasanya negara ini harus hadir untuk meringankan semua beban

penderitaan rakyat, semua kesulitan dan kesusahan rakyat. Jangan deritakan rakyat karena

tanpa rakyat apalah artinya negara ini. Kapitalisme atau Kapitalis adalah suatu paham yang

meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan

sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah yang memiliki mindset kapitalis

birokrat ini tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi

intervensi pemerintah versi Kabir ini dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-

kepentingan pribadi. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi

universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai

sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada

masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu maupun

kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun

melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan

manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan

modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin dahulu,

baru buruh sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku

tersebut.


Kapitalisme cenderung akan memberikan dampak kerugian materi dan immateri

bagi kemajuan bangsa, kerugian materi antara lain jelas dengan birokrat yang bermental

korup, kapitalis, akan memanipulasi anggaran, mengkorupsi anggaran yang ada dengan

berbagai cara dengan menutup semua akses keterbukaan publik. Menyuburkan paham

penjilat dan ABS (Asal Bapak Senang) sehingga akan melemahkan ide, aspirasi, saran,

masukan dan mematahkan kreatifitas berpikir dan bertindak serta mematikan quick

response beserta problem solving yang ada karena sifat dari kaum kapitalis adalah egoistis

feodal yang tidak membutuhkan masukan saran dari orang lain.


Progesifitas kemajuan menjadi sangat mustahil dan stagnant, karena praktis semua

imajinasi, kreasi, kreatifitas dan pemikiran orang lain selalu salah dan tidak tepat sehingga

akan memunculkan paham “Im The Best and always The Best, You..worst”. Mindset

pemikiran yang sangat melemahkan dan mengingkari cita-cita kemajuan pembangunan

Indonesia. Dampak dari mindset egoistis ini akan menyebabkan lambatnya suatu

perubahan, lambatnya quick response dan tidak adanya progresifitas peningkatan

kemajuan, menjadi stagnant, lemah, angkuh tetapi anehnya tidak mau berintrospeksi dan

memperbaiki.


Pembuatan kebijakan menjadi timbang sebelah, tidak memihak kepentingan rakyat,

semena-mena dan tidak peduli dengan segala kesusahan dan penderitaan rakyat.

Cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok dan mengesampingkan

dampak penderitaan rakyat. Praktek kolusi dan korupsi menjadi sangat biasa bagi kalangan

Kapitalis Birokrat, memanfaatkan semua kewenangan dan jabatanya hanya untuk

menguntungkan sekelompok orang dan golongan dan sekaligus menyebabkan matinya rasa

peduli dan empati terhadap keberlangsungan hidup rakyat.


KABIR akan menelurkan warisan dan tradisi yang merugikan, melanggengkan pungli,

jual beli jabatan, makelar kasus, mafia proyek, suap menyuap, tradisi amplop, dan

pemberian gratifikasi, hal ini dikarenakan untuk memulihkan modal dan menjadi kapal keruk

untuk mengeruk semua keuntungan dari kekayaan negara sekaligus mengambil uang rakyat

dengan berbagai cara dan upaya serta melindungi kroni untuk melestarikan tradisi dan

kebiasaan korup. Oleh karenanya KABIR akan mempersulit kontrol dari rakyat terhadap

kebijakan/pelaksanaan administrasi dan pengalokasian serta pendistribusian anggaran.

Pelayanan prima menjadi sebuah kiasan dan motto yang hanya terpajang tanpa

diikuti oleh implementasi pelaksanaan di lapangan, prosedur pelayanan masyarakat yang

lama dan birokrasi yang berbelit-belit, sehingga menyulitkan rakyat untuk mendapatkan

akses pelayanan masyarakat. Pelayanan menjadi mahal dan tidak berkualitas, respon

menjadi sangat lamban dan diskriminasi. KABIR akan memundurkan kemajuan yang selama

ini dirintis oleh para pendiri negeri, oleh karena itu mari limitasi KABIR dengan cara

mengasihi rakyat, sayangi rakyat, tumbuhkan empati dan peduli kepada rakyat tanpa

melihat ras, agama, suku, kepercayaan, bahwasannya Indonesia bangsa yang merdeka

karena bersatu padu dalam bingkai semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.


Mari tumbuhkan kesadaran untuk lebih memahami keadaan rakyat, mengerti dan

ikut merasakan penderitaan rakyat agar dapat meminimalisir korupsi, kolusi, tradisi pungli,

gratifikasi, suap menyuap, dll. Jadikan Masyarakat kita menjadi masyarakat pembelajar

(Learning Society) untuk mampu melawan tekanan, ancaman, berpikir demokratis, terbuka,

kritis, welcome terhadap perubahan dan perbaikan, mempertahankan prinsip kebenaran

dan kepedulian sosial, membentuk jejaring komunitas dan organisasi agar ilmu

pengetahuan, pemikiran dan wawasan bertambah, menghilangkan mindset egoistis dan

scarcity mentality atau mentalitas berkekurangan, sedih melihat orang sukses dan senang

melihat orang gagal, yang sangat jelas akan menghambat kemajuan pembangunan di

Indonesia. Indonesia akan sukses apabila birokrat-birokrat negeri mampu menghilangkan

paham KABIR sehingga semua hajat hidup rakyat akan terlayani, tercukupi dan terlindungi

dari ancaman dampak globalisasi yang semakin mencekam. Tanpa KABIR INDONESIA JAYA,

SEJAHTERA, MAKMUR DAN DAPAT MENCAPAI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA!!

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KADER DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

RESENSI BUKU SARINAH "KEWAJIBAN WANITA DALAM PERJUANGAN REPUBLIK INDONESIA"

PENGARUH POLITIK TERHADAP HUKUM (HUKUM SEBAGAI PRODUK POLITIK)