PETRUK DADI RATU





Diawali oleh ketdk amanahan petruk ketika dititipi pusaka kalimasada oleh pandawa... Pusaka kalimasada yg semestinya dijaganya, malah disalah gunakan petruk utk bertahta... begitulah bila mempercayakan sesuatu pd yg tlidak amanah...
Sebagai ratu, petruk bergelar PRABU KANTONGBOLONG, & sebagai pemegang pusaka kalimasada, pandawa pun terjerat kewajiban hrs tunduk menjadi kacungnya petruk.... Gatotkaca jd pesuruh urusan cari makanan utk petruk... Bima seperti biasa, jd pesuruh urusan keamanan negara... Arjuna jd pesuruh urusan preman pasar... Lah yg jd pejabat sopo? Era petruk, banyak orang aneh mendadak punya jabatan, lalu over acting sok kuasa, agresif, represif, dampak terkaget kaget mendadak berkuasa (tdk kuat derajat)... Negara menjadi ajang suka suka, dimana hukum, keadilan, kesejahteraan hanya jd milik para penguasa saja & koleganya.

Era petruk, bnyk orang aneh mendadak punya jabatan, lalu over acting sok kuasa, agresif, represif, dampak terkaget kaget mendadak berkuasa (tdk kuat derajat)... Negara menjadi ajang suka suka, dimana hukum, keadilan, kesejahteraan hanya jd milik para penguasa saja & koleganya

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KADER DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Gambar
Penulis : Patriawati Narendra, S.KM, M.K.M Dalam praktis kebijakan pemberdayaan masyarakat sebelum ditetapkannya UU desa, kader- kader penggerak di desa cenderung dibentuk melalui penugasan dari supradesa, menjadi bagian dari prasyarat proyek, serta bekerja didasarkan atas skema “petunjuk teknis” yang rinci. Desa baru paska UU desa dicirikan oleh adanya perubahan pola pendampingan desa yaitu dari semula berkarakter “kontrol dan mobilisasi-partisipasi”, berubah menjadi fasilitasi gerapan pembaharuan desa sebagai komunitas yang mandiri. Berlandaskan asas regoknisi dan subsidiaritas, pendampingan desa mengutamakan kesadaran politik warga desa untuk terlibat aktif dalam urusan di desanya secara sukarela sehingga arah gerak kehidupan di desa merupakan akualitas kepentingan bersama yang dirumuskan secara musyawarah mufakat dalam semangat gotong royong. Pemberdayaan desa sebagai self governing community tidak dilakukan oleh pendamping desa. Pendampingan desa yang sejati adalah kerja fasilitas...
Baca selengkapnya

RESENSI BUKU SARINAH "KEWAJIBAN WANITA DALAM PERJUANGAN REPUBLIK INDONESIA"

Gambar
Judul Buku : Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia Penulis : Ir Soekarno Penerbit : Media Pressindo dan Yayasan Bung Karno Terbit : 2019 (Cet 2) Tebal : 336 halaman ISBN : 978-602-5752-21-6 (Soft Cover) Gender Gap dan Impian Kesejahteraan Sosial Ditulis oleh : Patriawati Narendra, S,KM, M.K.M Tentu ada yang bertanya-tanya, mengapa judul buku ini ‘Sarinah’?. Sukarno menggunakan nama ‘Sarinah’ sebagai tanda terima kasih kepada pengasuhnya semasa kecil. “Mbok” begitu Sukarno memanggilnya. Sarinah juga telah banyak membantu ibu Sukarno. Dari Sarinah, Sukarno banyak mendapat pelajaran mencintai ‘orang kecil’. Menurut Sukarno, Sarinah adalah ‘orang kecil’ tetapi budinya besar! Semoga Tuhan membalas kebaikan Sarinah itu! Sukarno sendiri semasa menjadi Presiden telah mengabadikan nama Sarinah menjadi nama gedung pusat perbelanjaan pertama di Indonesia. Buku ini seharusnya terbit sebelum Indonesia merdeka, namun karena kondisi yang tidak kondusif membuat penyelesainnya m...
Baca selengkapnya

PENGARUH POLITIK TERHADAP HUKUM (HUKUM SEBAGAI PRODUK POLITIK)

Gambar
Penulis : Patriawati Narendra, S.KM, M. K.M Indonesia merupakan negara hukum, salah satu negara yang paling banyak menganut sistem hukum dan semua itu dapat dilihat dari begitu beraneka ragamnya sistem hukum yang mewarnai hukum di Indonesia seperti hukum agama, hukum adat dan lain-lain. Negara yang berdasarkan atas hukum menganut dalil bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun krlompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan.  Suatu negara hukum harus didasarkan pada hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Inilah yang disebut hukum demokratis-hukum yang didasarkan atas kehendak rakyat yang sesuai dengan ketentuan. Sedangkan yang disebut hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan. Pertanyaan kemudian adalah hukum sebagai produk apa? Apakah hukum itu sendiri atau proses politik melalui konsensus...
Baca selengkapnya