KEKUASAAN DAN PERUT LAPAR



Ditulis oleh : Patriawati Narendra, S.KM, M.K.M

Kekuasaan secara harfiah mengandung maksud kewenangan, yg salah satu pengertiannya yaitu suatu kemampuan untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku seseorang atau kelompok agar sesuai dgn keinginan pemangku kekuasaan (Ramlan Surbakti,1992), karena kata dasarnya Kuasa maka mutlak pemegang kekuasaan tsb memperoleh hak prerogatif terhadap semua kebijakan dan keputusan yang diambil, semakin tinggi kekuasaan semakin tinggi pula resiko dan tanggung jawab yg diembannya. Mengapa judulnya demikian, karena Kekuasaan dan Perut Lapar merupakan hubungan sebab akibat causality yg saling berhubungan satu sama lain, apakah dampaknya langsung seketika??

Oh tentu saja tidak.. Kekuasaan tersebut tidak serta merta langsung bisa membuat perut lapar, tidak pula langsung seketika menjadikan Kelaparan massal, akan tetapi BILA KEKUASAAN DIGUNAKAN DENGAN CARA DAN METODE SERTA SASARAN YG TIDAK TEPAT pastilah akan membuat perut-perut lapar semakin banyak meraja lela..sungguh merupakan anomali ketika Kekuasaan bermandikan kemewahan fasilitas dan berlimpahnya materi disandingkan dengan kemiskinan ketidakmampuan dan kelaparan..

Egosentris kekuasaan yg berbalut keserakahan, kemunafikan,politik balas budi dan kemakmuran kroni apakah harus tetap dilestarikan?? Harus berapa banyak lagi perut-perut lapar bergelimpangan..Kemiskinan ada bukan mrp tradisi, Kelaparan mendera bukan pula karena kondisi, TETAPI KEMISKINAN DAN KELAPARAN TERJADI UNTUK DIATASI, DIFASILITASI DIBERIKAN SOLUSI, salah satunya dengan penerapan Kekuasaan yang benar tepat adil bijaksana, sampai derai air mata warga miskin berhenti berderai.

Sampai kapan pula perut mereka terisi angin dan air..sungguh naif bila kita tau dan sadar tetapi tidak segera memperbaiki dan bertindak cepat..Perut yg lapar bisa menyebabkan krisis nasional dan mengancam kekuasaan itu sendiri begitu juga dengan Kekuasaan yg kurang tepat akan menyebabkan semakin banyaknya korban-korban kelaparan..Jadi dua hal tsb sangat berkaitan erat satu sama lain..Masih juga mau menghiraukan????

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KADER DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Gambar
Penulis : Patriawati Narendra, S.KM, M.K.M Dalam praktis kebijakan pemberdayaan masyarakat sebelum ditetapkannya UU desa, kader- kader penggerak di desa cenderung dibentuk melalui penugasan dari supradesa, menjadi bagian dari prasyarat proyek, serta bekerja didasarkan atas skema “petunjuk teknis” yang rinci. Desa baru paska UU desa dicirikan oleh adanya perubahan pola pendampingan desa yaitu dari semula berkarakter “kontrol dan mobilisasi-partisipasi”, berubah menjadi fasilitasi gerapan pembaharuan desa sebagai komunitas yang mandiri. Berlandaskan asas regoknisi dan subsidiaritas, pendampingan desa mengutamakan kesadaran politik warga desa untuk terlibat aktif dalam urusan di desanya secara sukarela sehingga arah gerak kehidupan di desa merupakan akualitas kepentingan bersama yang dirumuskan secara musyawarah mufakat dalam semangat gotong royong. Pemberdayaan desa sebagai self governing community tidak dilakukan oleh pendamping desa. Pendampingan desa yang sejati adalah kerja fasilitas...
Baca selengkapnya

RESENSI BUKU SARINAH "KEWAJIBAN WANITA DALAM PERJUANGAN REPUBLIK INDONESIA"

Gambar
Judul Buku : Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia Penulis : Ir Soekarno Penerbit : Media Pressindo dan Yayasan Bung Karno Terbit : 2019 (Cet 2) Tebal : 336 halaman ISBN : 978-602-5752-21-6 (Soft Cover) Gender Gap dan Impian Kesejahteraan Sosial Ditulis oleh : Patriawati Narendra, S,KM, M.K.M Tentu ada yang bertanya-tanya, mengapa judul buku ini ‘Sarinah’?. Sukarno menggunakan nama ‘Sarinah’ sebagai tanda terima kasih kepada pengasuhnya semasa kecil. “Mbok” begitu Sukarno memanggilnya. Sarinah juga telah banyak membantu ibu Sukarno. Dari Sarinah, Sukarno banyak mendapat pelajaran mencintai ‘orang kecil’. Menurut Sukarno, Sarinah adalah ‘orang kecil’ tetapi budinya besar! Semoga Tuhan membalas kebaikan Sarinah itu! Sukarno sendiri semasa menjadi Presiden telah mengabadikan nama Sarinah menjadi nama gedung pusat perbelanjaan pertama di Indonesia. Buku ini seharusnya terbit sebelum Indonesia merdeka, namun karena kondisi yang tidak kondusif membuat penyelesainnya m...
Baca selengkapnya

PENGARUH POLITIK TERHADAP HUKUM (HUKUM SEBAGAI PRODUK POLITIK)

Gambar
Penulis : Patriawati Narendra, S.KM, M. K.M Indonesia merupakan negara hukum, salah satu negara yang paling banyak menganut sistem hukum dan semua itu dapat dilihat dari begitu beraneka ragamnya sistem hukum yang mewarnai hukum di Indonesia seperti hukum agama, hukum adat dan lain-lain. Negara yang berdasarkan atas hukum menganut dalil bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun krlompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan.  Suatu negara hukum harus didasarkan pada hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Inilah yang disebut hukum demokratis-hukum yang didasarkan atas kehendak rakyat yang sesuai dengan ketentuan. Sedangkan yang disebut hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan. Pertanyaan kemudian adalah hukum sebagai produk apa? Apakah hukum itu sendiri atau proses politik melalui konsensus...
Baca selengkapnya