patrianarendra.id

Penulis : Patriawati Narendra, S.KM, M.K.M  Petani harus dilindungi dan tidak boleh menderita karena sebuah kebijakan. Ada banyak ragam masalah dan tantangan dalam di sektor pertanian, baik kebijakan yang tumpang tindih, luas tanam yang kecil (terkait pertanian rakyat kecil dengan kepemilikan lahan), kelangkaan pupuk, serangan hama, gagal panen, impor saat sedang panen, pemburu rente (tengkulak), oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya (korupsi bantuan pertanian misalnya), harga yang jatuh saat panen raya sehingga petani tidak memiliki motivasi lagi menanam karena ongkos produksi lebih besar dari pada harga jual. Dan persoalan terus berulang setiap tahunnya. Dalam Rakernas Pembangunan Pertanian pada 11 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa komoditas pangan yang masih impor dalam jutaan ton seperti kedelai, jagung, bawang putih, beras dan lain-lain patut di evaluasi. Dalam sejarah Indoenesia, impor masih menjadi solusi atas kekurangan produksi dalam negeri. Dala...

Penulis : Patriawati Narendra, S.K.M., M.K.M Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 menyebutkan konsumsi gandum penduduk Indonesia sebesar 30,5 kg per kapita per tahun. Kebutuhan gandum terbesar untuk industri pangan olahan seperti mie instan, kue, dan roti. Tahun 2020, masyarakat Indonesia mengkonsumsi sebanyak 12,6 miliar porsi mie instan. Indonesia jadi negara terbesar kedua di dunia yang hobi mengkonsumsi mie instan. Selama ini bahan baku pembuatan mie instan adalah tepung terigu gandum dan ini didapatkan dari impor. Berdasarkan data BPS impor gandum Indonesia tahun 2019 sebesar 10,69 juta ton, tahun 2020 sebesar 10,29 juta ton, dan tahun 2021 sebesar 11,17 juta ton. (https://www.kompas.tv/article/317483/harga-mi-instan-bakal-naik-ini-besaran-kebutuhan-impor-indonesia-untuk-gandum) Ditengah ancaman krisis pangan global akibat perubahan iklim yang ekstrim dan makin diperparah perang Rusia-Ukraina karena dua negara ini adalah penghasil gandum dunia membuat harga gandum di pasar inter...

  PERMASALAHAN DESA : 1.     Kasus Korupsi dana desa Lebakgowah mulai dari 2022 dan 2023 2.     Pelayanan administrasi yang serba membayar 3.     Tidak adanya keterbukaan tentang penggunaan dana desa 4.     Tidak ada pemberitahuan tentang rincian jumlah anggaran desa. 5.     Masyarakat tidak dipedulikan ketika menemukan kendala dan hambatan. 6.     Bansos tidak tepat sasaran 7.     Pungli Bansos 8.     ATM masih dipegang agen bansos 9.     Tidak ada kegiatan di desa karena anggaran dana desanya di korupsi. 10. Capaian Posyandu menurun baik posyandu balita, remaja dan lansia karena adanya iuaran atau jimpitan 5 ribu dan 25 ribu untuk pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat. 11. Tidak ada keterbukaan dan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa.   12. Lampu makam mati sehingga warga patungan untuk ...